PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai JUDUL ARTIKEL, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Perpres 70 tahun 2012, Pasal 1 ayat 7 : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11**)

(1)      PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a.    menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1)   spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2)   Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)   rancangan Kontrak.
b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c.  menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
d.  melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e.  mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 12
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
a.    mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.    melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.    menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Jika ada waktu baca juga Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi. Good Luck. 

Advertisiment
Share :
Judul : PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
Ditulis Oleh : ISWANDI ISHAK
Published : 2013-07-01T03:00:00-07:00
Rating : 4.9
Reviewer : 100 Reviews

Semoga artikel PPTK dan PPK dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Bisa Bermanfaat. Sobat bisa Copy Paste halaman ini dengan Meletakkan URL http://portalpbj.blogspot.com/2013/07/pptk-dan-ppk-dalam-pengadaan-barang-dan.html Sebagai sumber Resmi.

0 comments:

Poskan Komentar

Pengadaan Barang dan Jasa Copyright © 2013 Theme By: