Prosedur Pengadaan Kendaraan Bermotor

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Prosedur Pengadaan Kendaraan Bermotor, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Peraturan Pre$iden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Ja$a Pemerintah pa$al 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khu$u$ untuk pemerintah yang telah dipublika$ikan $ecara lua$ kepada ma$yarakat. Dipenjela$an ayat ini dinyatakan bahwa Publika$i harga antara lain dalam Portal Pengadaan Na$ional dan dalam web$ite ma$ing-ma$ing Penyedia Barang/Ja$a.

Daftar harga yang dapat digunakan untuk menjadi acuan harga adalah yang diumumkan melalui portal pengadaan na$ional dan web$ite ma$ing-ma$ing Penyedia Barang/Ja$a. $ehingga harga yang bera$al dari Penyedia barang/ja$a $aja belum dapat dijadikan acuan harga, $ehingga pengadaan kendaraan dengan Penunjukan Lang$ung belum dapat dilakukan.
$etelah diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Lang$ung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/$atuan Kerja Perangkat Daerah/In$tan$i Lainnya dan dipublika$ikannya Katalog Kendaraan Bermotor, maka pengadaan kendaraan bermotor pemerintah $udah dapat dilakukan dengan Penunjukan Lang$ung.
Penunjukan Lang$ung kendaraan bermotor untuk pemerintah dilakukan dengan tahapan $ebagai berikut:
1. PPK menyu$un HP$ berda$arkan $urat Perjanjian Kerja$ama Penunjukan Lang$ung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HP$ yang ditayangkan portal pengadaan na$ional dan web$ite Penyedia kendaraan pemerintah $erta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah ma$ing-ma$ing.
2. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan per$iapan nego$ia$i harga dengan melakukan $urvei harga pa$ar  kendaraan dengan memperhatikan: apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan dan nama dealer yang dihubungi. Apabila menggunakan metode kunjungan lang$ung, mengumpulkan bro$ur di$ertai tanggal dan loka$i pengambilan bro$ur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bi$a dihubungi, be$aran potongan harga $etiap model dan tipe kendaraan. Ha$il $urvey harga pa$ar didokumenta$ikan.
3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia untuk melakukan nego$ia$i dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Nego$ia$i dilakukan untuk mendapat harga $atuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari $atu unit.
4. Ha$il nego$ia$i dituangkan dan diatur didalam $urat Perjanjian Kerja$ama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak $urat Pe$anan kendaraan pemerintah melalui $i$tem Penunjukan Lang$ung kendaraan pemerintah.
5. Penyedia menyerahkan kendaraan mak$imal 60 (enam puluh) hari kalender $ejak ditandatangani $urat Perjanjian Kerja$ama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, $TNK diterbitkan mak$imal 14 (empat bela$) hari kalender $etelah $erah terima kendaraan dilakukan dan BPKB di$erahkan mak$imal 90 ($embilan puluh) hari kalender $etelah $erah terima kendaraan dilak$anakan.
6. PPK mema$ukan data tanggal penerimaan kendaraan, $TNK dan BPKB dalam $i$tem Penunjukan Lang$ung kendaraan pemerintah.
Penunjukan lang$ung $ebagaimana dimak$ud pa$al 38 Peraturan Pre$iden No.54 Tahun 2010 hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga G$O, bukan $emua dealer kendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dina$ ter$ebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publika$inya dikoordina$ikan oleh LKPP.  Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada $tandar Biaya Umum ($BU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan $etiap tahunnya.
Harga kendaraan opera$ional dan peruntukan e$elon I haru$ mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam $tandard Biaya Umum.
Untuk pengadaan kendaraan dengan $pe$ifika$i tertentu dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka haru$ dilakukan dengan pelelangan umum. Bila paket untuk mobil dimak$ud digabungkan dengan mobil yang $udah memiliki harga G$O, maka dapat dilakukan pemecahan paket.
Daftar katalog untuk Penunjukan Lang$ung kendaraan $udah dipublika$ikan di portal pengadaan na$ional http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum. Untuk merek kendaraan yang tidak tercantum didalam e-catalogue yang diterbitkan di portal pengadaan na$ional, maka tidak dapat dilakukan dengan Penunjukan Lang$ung tetapi haru$ dilakukan dengan pelelangan umum $e$uai ketentuan yang berlaku yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang menawarkan harga G$O. Mengingat harga kendaraan terma$uk be$aran PKB, maka pengadaan kendaraan bermotor haru$ di$e$uaikan dengan loka$i pengguna.
Pengadaan kendaraan ambulance dengan Penunjukan Lang$ung menggunakan harga G$O hanya dapat menggunakan ATPM KIA, karena yang tercantum di e-catalogue dan $udah memiliki kontrak payung dengan LKPP untuk kendaraan ambulance hanya KIA. Jika $pe$ifika$i dari KIA tidak memenuhi $pe$ifika$i yang diinginkan, maka pengadaannya haru$ dilakukan dengan pelelangan umum. K/L/D/I juga dapat melakukan pengadaan kendaraan $tandar yang akan dimodifika$i menjadi ambulance dengan Penunjukan Lang$ung menggunakan harga G$O, tetapi paket modika$inya haru$ dipi$ahkan. Pengadaan paket modifika$inya haru$ dida$arkan pada ketentuan Peraturan Pre$iden No.54 Tahun 2010 yang pada da$arnya dilakukan dengan pelelangan umum (pa$al 36 ayat(1)).
LKPP untuk $aat ini tidak menerbitkan harga G$O untuk kendaraan roda dua, $ehingga ULP/Panitia Pengadaan tidak dapat melakukannya dengan Penunjukan Lang$ung $ebagaimana pa$al 38 ayat 5. Untuk pengadaan kendaraan roda dua ter$ebut, ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukannya dengan pelelangan umum (Peraturan Pre$iden No.54 Tahun 2010 pa$al 36 ayat (1)). Pelelangan umum ter$ebut hanya dapat diikuti oleh main dealer/dealer yang menawarkan harga G$O.Main dealer ini umumnya ber$tatu$ u$aha non kecil. Dengan demikian me$kipun pekerjaan ter$ebut bernilai $ampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratu$ juta rupiah) namun paket ter$ebut tidak diperuntukkan bagi u$aha kecil, karena u$aha kecil tidak memiliki kompeten$i untuk melakukan pekerjaan ter$ebut (pa$al 100). Namun jika pengadaan kendaraan bermotor roda dua ter$ebut bernilai dibawah Rp100.000.000,00 ($eratu$ juta rupiah), maka dapat dilakukan pengadaan lang$ung kepada main dealer/dealer yang menawarkan harga G$O.
Untuk kepala lembaga non-kementerian bi$a digunakan $tandar untuk e$elon I, jika $pe$ifika$i yang dibutuhkan ada dalam e-catalogue. Jika kendaraan bermotor ter$ebut tidak tercantum dalam e-catalogue, maka haru$ dikompeti$ikan dengan dealer/main dealer yang menawarkan harga G$O.
Untuk pengadaan kendaraan dengan $pe$ifika$i tertentu, terma$uk penambahan ak$e$ori$ dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka haru$ dilakukan dengan pelelangan umum. Menurut informa$i yang kami peroleh dari Dirjen Anggaran Kemenkeu, ak$e$ori mobil yang tidak mendukung fung$i dari kendaraan ter$ebut tidak dapat dibiayai oleh APBN.
Pelelangan umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pa$cakualifika$i dengan mengkompeti$ikan beberapa main dealer yang dapat menawarkan kendaraan yang $e$uai dengan $pe$ifika$i tekni$ minimal yang dibutuhkan, me$kipun nilai paket pengadaan ter$ebut ditujukan untuk u$aha kecil. $ebagaimana ketentuan dalam pelelangan, maka tidak boleh mengarah ke $uatu merk. Untuk itu dapat $pe$ifika$i tekni$ yang dapat dipenuhi oleh $ekurang-kurangnya 2 (dua) jeni$ kendaraan bermotor.
Pengadaan Kendaraan dapat dilakukan dengan Pelelangan Umum, $elain Penunjukan Lang$ung dengan menggunakan harga G$O yang ditayangkan di Portal Pengadaaan Na$ional. Daftar Harga Kendaraan di Portal Pengadaan Na$ional $ecara periodik dilakukan update data, $ehingga ketika pro$e$ update data dilakukan maka Daftar Harga ter$ebut tidak dapat diak$e$. Pro$e$ update $etiap bulannya tidak berlang$ung lama, Poka ULP yang akan melakukan pengadaan kenderaan bermotor dapat menunggu $ampai harga ter$ebut muncul kembali.
$umber : Kon$ulta$i LKPP

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Prosedur Pengadaan Kendaraan Bermotor. Jika ada waktu baca juga Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Prosedur Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengertian Belanja Modal dan Jenisnya

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Pengertian Belanja Modal dan Jenisnya, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang $ifatnya menambah a$et tetap/inventari$ yang memberikan manfaat lebih dari $atu periode akuntan$i, terma$uk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang $ifatnya mempertahankan atau menambah ma$a manfaat, meningkatkan kapa$ita$ dan kualita$ a$et

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang $ifatnya menambah a$et tetap atau a$et lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 ($atu) periode akuntan$i, terma$uk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang $ifatnya mempertahankan atau menambah ma$a manfaat, meningkatkan kapa$ita$ dan kualita$ a$et.  A$et tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah a$et pemerintah, mempunyai ma$a manfaat lebih dari 1 ($atu) tahun, dan nilainya relatif materianl. $edangkan ciri-ciri a$et lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah a$et pemerintah, mempunyai ma$a manfaat lebih dari 1 ($atu) tahun, dan nilainya relatif material.

Belanja modal meliputi antara lain :

  1. Belanja modal tanah, adalah $eluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/pembeba$an penyele$aian, balik nama dan $ewa tanah, pengo$ongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan $ertifikat, dan pengeluaran lainnya $ehubungan dengan perolehan hak ata$ tanah dan $ampai tanah dimak$ud dalam kondi$i $iap pakai.
  2. Belanja modal peralatan dan me$in, adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan me$in yang digunakan dalam pelak$anaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya in$tala$i, $erta biaya lang$ung lainnya untuk memperoleh dan memper$iapkan $ampai peralatan dan me$in ter$ebut $iap digunakan .
  3. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan $ampai dengan bangunan  dan gedung dimak$ud dalam kondi$i $iap digunakan.
  4. Belanja modal jalan, iriga$i, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan $erta perawatan yang menambah kapa$ita$ $ampai jalan, iriga$i dan jaringan dimak$ud dalam kondi$i $iap digunakan.
  5. Belanja modal fi$ik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan $erta perawatan terhadap fi$ik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal diata$. Terma$uk dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapa$ita$ $ampai jalan, iriga$i dan jaringan dimak$ud dalam kondi$i $iap digunakan.
$uatu belanja dikategorikan $ebagai belanja modal apabila :
  1. Pengeluaran ter$ebut mengakibatkan adanya perolehan a$et tetap atau a$et lainnya yang menambah ma$a umur, manfaat, dam kapa$ita$;
  2. Pengeluaran ter$ebut melebihi bata$an minimum kapitali$a$i a$et tetap atau a$et lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
  3. Perolehan a$et tetap ter$ebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Pengertian Belanja Modal dan Jenisnya. Jika ada waktu baca juga . Good Luck. 
Baca Selengkapnya - Pengertian Belanja Modal dan Jenisnya

Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi
Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah dalam evaluasi teknis Pengadaan Langsung jasa konsultansi adalah: 

a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d 20 %), 
b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s.d 40 %), 
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 %, 60 % s.d 70 %); 

Ini adalah bersifat contoh. Mohon tambahannya. 

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi. Jika ada waktu baca juga Proses Penyusunan HPS yang Benar. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Berita Acara Evaluasi Teknis Jasa Konsultansi

Solusi Jika Penyedia Barang Dan Jasa Ternyata Termasuk dalam Daftar Hitam

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Solusi Jika Penyedia Barang Dan Jasa Ternyata Termasuk dalam Daftar Hitam, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 54/2010.
Dari runtutan referen$i KUHP Perdata dapat di$impulkan beberapa hal $ebagai berikut :
1.    Kontrak yang terjadi dengan penyedia yang ternyata ma$uk dalam daftar hitam $egera batal $ejak diketahuinya $tatu$ penyedia. Ini karena melanggar $yarat $uatu $ebab yang tidak terlarang. Pembatalan kontrak $angat berbeda dengan pemutu$an kontrak $eperti yang diatur dalam pa$al 93 perpre$ 54/2010 dan $eluruh perubahannya. Lengkapnya $ilakan baca artikel gu$kun.com.
2.    Pembatalan kontrak ini ditetapkan PPK $ejak diketahui $tatu$ daftar hitam penyedia.
3.    Pembatalan kontrak $e$uai dengan pa$al 1265 menghapu$kan perikatan dan membawa $egala $e$uatu kembali pada keadaan $emula, $eolah-olah tidak pernah ada $uatu perikatan. Artinya po$i$i dikembalikan ketitik awal $ebelum ada perikatan. Untuk itu $eluruh barang/ja$a dikembalikan kepada penyedia. Namun apabila barang/ja$a $udah terlanjur dimanfaatkan oleh pengguna maka pembayaran wajib dilakukan $e$uai dengan progre$ pekerjaan yang telah dilak$anakan oleh penyedia dan $e$uai ketentuan didalam kontrak.
4.    Karena po$i$i dikembalikan pada po$i$i awal, penyedia tidak halal untuk mendapat keuntungan dari kontrak yang “tidak pernah ada”. Untuk itu, $eperti tertuang dalam $i$tem kon$ulta$i pengadaan LKPP, $ebelum diambil langkah-langkah penyele$aian terlebih dahulu dilakukan audit terhadap pro$e$ pengadaan barang/ja$a $e$uai dengan progre$ pelak$anaan pekerjaan. Ha$il audit menjadi pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat lainnya yang berwenang dalam melakukan pro$e$ $elanjutnya. Terma$uk menentukan be$aran pembayaran yang haru$ dilakukan.
5.    PPK melakukan klarifika$i kepada penyedia tentang $tatu$ perjanjian dan $eluruh kon$ekwen$inya $e$uai ha$il audit. Ha$il pertemuan dibuatkan berita acara.
6.    PPK membuat laporan kepada PA/KPA menjela$kan $eluruh kronologi dilampiri berka$-berka$ yang diperlukan. Terma$uk rekomenda$i keberatan kepada Kepala ULP ata$ pro$e$ evalua$i terkait $tatu$ daftar hitam penyedia.
7.    PA/KPA menyampaikan $urat kepada Kepala ULP untuk memberikan $ank$i admini$tratif $e$uai yang diatur dalam pa$al 118 ayat (7) huruf a kepada pihak yang terbukti melakukan kelalaian (apabila ada).
8.    Kepala ULP memberikan $ank$i admini$tra$i $ebagaimana tercantum dalam pa$al 118 ayat (7) huruf a. Pengenaaan $ank$i ter$ebut haru$ mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembu$an kepada Kepala Daerah dan APIP.
Dari $olu$i diata$ dapat diambil $impulan, pro$e$ audit internal terhadap pro$e$ yang terjadi menjadi titik kunci. Untuk itu, ketika terjadi ka$u$ $eperti ini, PPK haru$ $egera melakukan langkah pembatalan kontrak dan permohonan audit kepada APIP atau auditor internal BPKP. $ehingga tidak terjadi ke$alahan yang berakibat pada kerugian negara.
Kemudian di$i$i Pokja ULP agar cermat dalam melakukan evalua$i kualifika$i dengan melakukan konfirma$i, klarifika$i dan verifika$i baik melalui $i$tem informa$i Daftar Hitam LKPP ataupun $umber lain.
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Solusi Jika Penyedia Barang Dan Jasa Ternyata Termasuk dalam Daftar Hitam.
Baca Selengkapnya - Solusi Jika Penyedia Barang Dan Jasa Ternyata Termasuk dalam Daftar Hitam

Tugas PPTK dalam Pelelangan

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Tugas PPTK dalam Pelelangan, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Dalam Permendagri 13/2006 dan disempurnakan dengan Permendagri 21. Secara rinci tentang tugas PPTK per pasal bisa dilihat pada box berikut:

Pasal 1 ayat 69 : SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Argumen : Perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya tanggungjawab PPK untuk kemudian diserahkan kepada PPTK sebagai bagian kelengkapan dari dokumen yang disiapkan untuk kepentingan pembayaran. Jadi bukan PPTK yang menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian diwilayah pengadaan barang/jasa.
Pasal 13 ayat (2) : PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
Argumen: PPTK mendukung proses pembayaran atas pelaksanaan kontrak oleh PPK dan Penyedia dengan mengetahui/menyetujui kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam SPP-LS. Sekali lagi PPTK bertugas diwilayah administratif pembayaran.
Pasal 205 ayat :
(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
(3) huruf m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
Argumen :

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS dimana didalamnya termasuk kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak oleh PPK.
2. Klausul adanya keterlambatan dan denda keterlambatan berasal dari PPK kemudian disampaikan pada PPTK untuk diproses secara administratif oleh PPTK dengan membuat surat pemberitahuan potongan denda sebagai kelengkapan SPP-LS.
3. Apabila dokumen dianggap tidak lengkap maka verifikator keuangan/bendahara mengembalikan dokumen kepada PPTK, kemudian apabila ketidaklengkapan dalam wilayah kontrak dan pelaksanaan kontrak dimintakan kepada PPK.
4. PPTK sebagai unsur staf dari PA memberikan tandatangan sebagai verifikasi bahwa dokumen SPP-LS telah lengkap dan sesuai ketentuan.

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Tugas PPTK dalam Pelelangan. Jika ada waktu baca juga Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Tugas PPTK dalam Pelelangan

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012 :
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  • Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
  • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; 
  • menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
  • melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  • mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  • menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  • melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 
  • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
  • mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  • menetapkan tim pendukung; 
  • menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  • menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .
Baca Selengkapnya - Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Proses Penyusunan HPS yang Benar

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Proses Penyusunan HPS yang Benar, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

A) HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;

B) Disamping itu HPS juga digunakan sebagai:
  1. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 
  2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
  3. dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
  4. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan 
  5. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 
C) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
D) data-data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:
  1. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
  2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  4. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  5. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
  7. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
  9. norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
E) penyusunan HPS untuk pemilihan Penyedia secara internasional menggunakan informasi harga yang berlaku di luar negeri;
F) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN;
G) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia;
H) nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
I) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
J) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
K) Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
L) HPS ditetapkan:
  1. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  2. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Penetapan HPS ini menjadi kewajiban PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012.

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Proses Penyusunan HPS yang Benar. Jika ada waktu baca juga Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Proses Penyusunan HPS yang Benar

Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh disini]
Lampiran Standar Dokumen Pengadaan (versi pdf)
1. SDP Barang                           
2. SDP Pekerjaan Konstruksi       
3. SDP Konsultan Badan Usaha   
4. SDP Konsultan Perorangan      
5. SDP Konsultan ICB                
6. SDP Jasa Lainnya                   
7. SDP Pengadaan Langsung     
8. SDP Penunjukan langsung

Lampiran Standar Dokumen Pengadaan (versi doc)
1. SDP Barang
2. SDP Pekerjaan Konstruksi
3. SDP Konsultan Badan Usaha
4. SDP Konsultan Perorangan
5. SDP Konsultan ICB
6. SDP Jasa Lainnya
7. SDP Pengadaan Langsung
8. SDP Penunjukan langsung    


Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa. Jika ada waktu baca juga Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Download SBD SDP Dokumen Pengadaan Barang Jasa

Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
  • Pengadaan Lang$ung dapat dilak$anakan untuk pengadaan yang nilainya $ampai dengan Rp 200.000.000,00 ( dua ratu$ juta rupiah). yang menggunakan Bukti Pembelian ( $/d Rp. 10.000.000 dan Kuitan$i ($/d Rp. 50.000.000).
  • Pro$e$ Pengadaan Lang$ung dilakukan $ebagai berikut:
  • pembelian/pembayaran lang$ung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan kuitan$i, meliputi antara lain:
  1. Pejabat Pengadaan mencari informa$i terkait pekerjaan yang akan dilak$anakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualita$ paling $edikit dari 2 (dua) $umber informa$i yang berbeda (apabila diperlukan); 
  3. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifika$i tekni$ dan nego$ia$i harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar $erta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan); 
  4. nego$ia$i harga dapat dilakukan berda$arkan HP$ (apabila diperlukan); 
  5. dalam hal nego$ia$i harga tidak mengha$ilkan ke$epakatan, Pengadaan Lang$ung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Lang$ung ulang dengan mencari Penyedia lain.
  • Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Ha$il Pengadaan Lang$ung kepada PPK;
  • PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: kuitan$i dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai $ampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian. Jika ada waktu baca juga Tata Cara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan SPK. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Pengadaan Langsung Konstruksi dengan Kuitansi dan Bukti Pembelian

Tata Cara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan SPK

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Tata Cara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Metode SPK, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
  • Pengadaan Lang$ung dapat dilak$anakan untuk pengadaan yang nilainya $ampai dengan Rp 200.000.000 ( dua ratu$ juta rupiah). Yang Menggunakan $PK ( Antara Rp. 50.000.000 $/d. Rp. 200.000.000);
  • Permintaan penawaran yang di$ertai dengan klarifika$i $erta nego$ia$i tekni$ dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan $PK, meliputi antara lain:
  1. Pejabat Pengadaan mencari informa$i terkait pekerjaan yang akan dilak$anakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualita$ paling $edikit dari 2 (dua) $umber informa$i yang berbeda;
  3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran admini$tra$i, tekni$, dan harga;
  4. undangan dilampiri $pe$ifika$i tekni$ dan/atau gambar $erta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jeni$ pekerjaan yang dibutuhkan;
  5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran admini$tra$i, tekni$, dan harga $ecara lang$ung $e$uai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;  
  6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevalua$i admini$tra$i dan tekni$, $erta melakukan klarifika$i tekni$ dan nego$ia$i harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar $erta dapat dipertanggungjawabkan;
  7. nego$ia$i harga dilakukan berda$arkan HP$;
  8. dalam hal nego$ia$i harga tidak mengha$ilkan ke$epakatan, Pengadaan Lang$ung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Lang$ung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
  9. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Ha$il Pengadaan Lang$ung yang terdiri dari:,(a) nama dan alamat Penyedia; (b) harga penawaran terkorek$i dan harga ha$il nego$ia$i; (c) un$ur-un$ur yang dievalua$i (apabila ada); (d) ha$il negoi$a$i (apabila ada); (e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan (f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
  • Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Ha$il Pengadaan Lang$ung kepada PPK;
  • PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
  • $urat Perintah Kerja ($PK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai $ampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratu$ juta rupiah).
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Tata Cara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan SPK.
Baca Selengkapnya - Tata Cara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan SPK

Download Berita Acara Pengadaan Langsung Konstruksi

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Download Berita Acara Pengadaan Langsung Konstruksi, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
Download Berita Acara Pengadaan Langsung Konstruksi

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Download Berita Acara Pengadaan Langsung Konstruksi. Jika ada waktu baca juga Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Download Berita Acara Pengadaan Langsung Konstruksi

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 

Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL). BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 

BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. nama dan alamat penyedia;  
  2. hasil evaluasi penawaran; 
  3. ambang batas nilai teknis; 
  4. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari penyedia; 
  5. hasil klarifikasi dan negosiasi;
  6. pagu anggaran dan HPS;
  7. metoda evaluasi yang digunakan; 
  8. unsur-unsur yang dievaluasi;
  9. rumus yang dipergunakan; 
  10. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; 
  11. tanggal dibuatnya Berita Acara.
Demikian BAHPL Pengadaan Langsung Jasa konsultansi ditulis, Semoga bermanfaat

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi. Jika ada waktu baca juga Daftar Kata Bijak Penyemangat Jiwa. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

DOWNLOAD DOKUMEN LELANG SECARA ELECTRONIK

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai DOWNLOAD DOKUMEN LELANG SECARA ELECTRONIK, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL

Dokumen
Versi
Tanggal Upload
Download
Pengadaan barang melalui e-lelang umum/sederhana dengan pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan barang melalui e-lelang umum dengan prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan e-lelang pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan e-lelang prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan e-seleksi pascakualifikasi 1.0 15 Januari 2013 Download
Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan e-seleksi prakualifikasi 1.0 10 Januari 2013 download
Pengadaan jasa lainnya dengan e-lelang pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan jasa lainnya dengan e-lelang prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download

Untuk mengecek j!ka ada perubahan, s!lahkan ke Sini

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca DOWNLOAD DOKUMEN LELANG SECARA ELECTRONIK. Jika ada waktu baca juga Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan
Baca Selengkapnya - DOWNLOAD DOKUMEN LELANG SECARA ELECTRONIK

KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL
Kelompok Kerja ULP menyatakan $elek$i gagal, apabila :
  1. jumlah pe$erta yang lulu$ kualifika$i pada pro$e$ pa$cakualifika$i kurang dari 5 (lima) untuk $elek$i Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk $elek$i $ederhana;
  2. $eluruh pe$erta yang ma$uk $ebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifika$i; 
  3. jumlah pe$erta yang mema$ukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika $ebelumnya belum pernah dilakukan prakualifika$i ulang; 
  4. apabila dalam evalua$i penawaran ditemukan bukti/indika$i terjadi per$aingan u$aha yang tidak $ehat; 
  5. $eluruh penawaran biaya yang ma$uk untuk Kontrak Lump $um diata$ Pagu Anggaran; 
  6. tidak ada penawaran yang lulu$ evalua$i penawaran; 
  7. $anggahan dari pe$erta yang mema$ukan Dokumen Penawaran terhadap ha$il $elek$i ternyata benar; 
  8. calon pemenang, pemenang cadangan 1 dan/atau pemenang cadangan 2, tidak hadir dalam klarifika$i tekni$ dan nego$ia$i biaya dengan ala$an yang tidak dapat diterima; 
  9. tidak ada pe$erta yang menyetujui/menyepakati ha$il nego$ia$i tekni$ dan biaya;
  10. penawaran biaya terendah terkorek$i untuk Kontrak Harga $atuan dan Kontrak gabungan Lump $um dan Harga $atuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evalua$i kualita$; atau 
  11. ha$il nego$ia$i tekni$ dan biaya kepada calon pemenang $erta pemenang cadangan 1 dan 2 yang menggunakan metode $i$tem evalua$i kualita$ melebihi pagu anggaran.
Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL. Jika ada waktu baca juga Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan. Good Luck.
Baca Selengkapnya - KRITERIA SELEKSI KONSULTANSI GAGAL

Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan
Jaminan Pelak$anaan dikembalikan kepada Penyedia $etelah: 
  1. penyerahan $eluruh pekerjaan;
  2. penyerahan Jaminan Pemeliharaan $ebe$ar 5% (lima per$eratu$) dari nilai Kontrak; atau
  3. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/$ekaligu$ telah dikurangi uang reten$i $ebe$ar 5% (lima per$eratu$) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).
Jaminan Pelak$anaan memenuhi ketentuan $ebagai berikut:
  1. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak terma$uk bank perkreditan rakyat), peru$ahaan penjaminan atau peru$ahaan a$uran$i yang mempunyai program a$uran$i kerugian ($urety$hip) yang $ebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  2. ma$a berlaku Jaminan Pelak$anaan $ejak tanggal penandatanganan Kontrak $ampai dengan $erah terima pertama pekerjaan berda$arkan Kontrak (PHO) $ebagaimana tercantum dalam LDP; 
  3. nama Penyedia $ama dengan nama yang tercantum dalam $urat Jaminan Pelak$anaan
  4. be$aran nilai Jaminan Pelak$anaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan
  5. be$aran nilai Jaminan Pelak$anaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  6. nama PPK yang menerima Jaminan Pelak$anaan $ama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak;
  7. paket pekerjaan yang dijamin $ama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam $PPBJ; 
  8. Jaminan Pelak$anaan haru$ dapat dicairkan tanpa $yarat (unconditional) $ebe$ar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat bela$) hari kerja $etelah $urat pernyataan wanpre$ta$i dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
  9. Jaminan Pelak$anaan ata$ nama Kemitraan/K$O dituli$ ata$ nama Kemitraan/K$O atau ma$ing-ma$ing anggota Kemitraan/K$O (apabila ma$ing-ma$ing mengajukan Jaminan Pelak$anaan $ecara terpi$ah); dan  
  10. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelak$anaan diper$amakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelak$anaan diatur dalam $yarat-$yarat Umum Kontrak.

Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan. Jika ada waktu baca juga Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Dalam Pelelangan

Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa

Portal PBJ - Informasi Terbaru dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Update sekarang mengenai Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa, Semoga sukses Para Ahli Pengadaan Nasional Sekalian. 
Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa
Peraturan Ber$ama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja$a Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelak$anaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma$i Birokra$i Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fung$ional Pengelola Pengadaan Barang/Ja$a

Download Peraturan Bersama Kepala LKPP dan BKN Tentang Jabatan Fungsional Barang Dan Jasa 


Itulah Sekelumit artikel Pengadaan Barang Dan Jasa Admin sampaikan dalam Blog portal.blogspot.COM. Admin Blog Portal PBJ Juga salam persahabatan kepada sobat yang telah membaca judul Artikel. Jika ada waktu baca juga Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa. Good Luck.
Baca Selengkapnya - Download Juknis Jabatan Fungsional Barang Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa Copyright © 2013 Theme By: